PTPN VIII Dituding Persulit Warga Balik Nama Sertifikat

INDOPOS.CO.ID – PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) yang dulu bernama PTPN XI dituding mempersulit warga yang sudah membeli aset milik BUMN tersebut untuk balik nama sertifikat di atas lahan yang sudah dijual BUMN tersebut melalui koperasi karyawan.

Padahal, warga yang sudah membuat Akta Jual Beli (AJB) di Notaris Syahrudin di Pandeglang

Moch Ojat Sudarajat mewakili warga yang merasa dirugikan oleh PTPN VIII akibat tidak dapat memproses balik nama di BPN karena PTPN VIII terkesan ogah memberikan fotocoy dokumen peleburan dari PTPN XI menjadi PTPN VIII sebagai syarat untuk pendaftaran balik nama.

“Padahal pada tahun 2016 telah ditandatangani Akta Jual Beli (AJB) antara PTPN VIII yang diwakili oleh Drs Agus Iskandar dengan Roni Bashroni di kantor Notaris Syahrudin yang juga ketua IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kabupaten Padeglang,” ungkap Ojat kepada indopos.co.id, Kamis (12/10/2023).

Menurut Ojat, warga yang sudah membeli tanah milik PTPN VIII itu kini kesulitan untuk melakukan balik nama sertifikat, karena sertifikatnya masih atas nama PTPN XI, sehingga BPN tidak dapat memproses balik nama ke atas nama warga.

“Kami sebagai kuasa dari saudara Roni pernah datang ke kantor pusat PTPN VIII di Bandung tanggal 25 September 2023 untuk mengurus hal ini, dan ketemu dengan salah satu karyawan PTPN VIII bernama Andri yang konon menjabat sebagai legal PTPN VIII,” terangnya.

Dalam pertemuan tersebut, Ojat diminta membuat surat resmi yang ditujukan kepada Direktur PTPN VIII, dan setelah surat diterima Andri berjanji akan segera menindaklanjutinya.“Akan tetapi surat yang dikirimkan dan telah diterima pada tanggal 1 Oktober 2023 tersebut sampai saat ini belum dibalas,” cetusnya.

“Bahkan dari beberapa kali saya menghubungi pak Andri melalui pesan WhatsApp selalu mendapatkan jawaban yang terkesan tidak adanya kepastian penyelesaian,” sambungnya.

Ojat menegaskan, jika tetap tidak adanya kepastian kapan akan diberikan dokumen peleburan dari PTP XI menjadi PTPN VIII, pihaknya mengancam akan membawa persoalan ini ke ranah hukum dengan tuduhan telah terjadi Wanprestasi hingga dugaan penipuan PTPN VIII kepada warga, termasuk menggugat notaris yang telah membuatkan AJB di lahan tersebut

“Kami dalam waktu dekat akan menempuh jalur hukum untuk penyelesaiannya, baik perdata maupun pidana yang akan diawali dengan pengiriman somasi,” tandasnya.

Salah seorang pejabat BPN Pandeglang yang dikonfirmasi mengatakan, tidak ada alasan dari PTPN VIII untuk tidak memberikan foto copy dokumen atau akta peleburan dari PTPN XI menjadi PTPN VIII sebagai syarat untuk balik nama sertifikat.

“Sekarang apa alasan dari PTPN enggan memberikan dokumen tersebut. Lagian lahan itu kan sudah dijual kepada masyarakat melalui koperasi dan aktanya dibuat di Notaris,” jelas pejabat BPN Pandeglang yang enggan ditulis namanya itu.

Sementara Andri yang disebut sebagai legal PTPN VIII yang dikonfirmasi indopos mengataan, untuk surat yang dikirim oleh Moch Ojat Sudrajat masih di tangan direktur, karena direktur PTPN VIII tidak ada di kantor. ”Soalnya pak direktur dari kemarin tidak ada di kantor,” jelasnya.

Kendati mengaku direktur PTN VIII belum menerima surat yang dikirimkan Ojat, namun Andri menjelaskan, berkas yang dikirimkan Ojat akan didiskusikan terlebih dahulu dengan tim legal.

”Surat yang bapak maksud sedang saya diskusikan dulu dengan tim legal pak,” katanya.

Ia mengaku akan menjawab surat yang dikirimkan oleh Ojat tersebut.“Oke pak nanti surat bapak akan kami jawab tapi kami juga perlu waktu. Soalnya ini kan berkas lama jadi harus dicari dulu,” tandas Andri. (yas)

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *