Jimly Asshiddiqie Percepat Putusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik 9 Hakim MK, Ini Alasannya

INDOPOS.CO.ID – Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengemukakan, alasan mempercepat putusan dugaan pelanggaran kode etik sembilan hakim MK pada, Selasa (7/11/2023).

Agar putusan tersebut tidak melebihi batas akhir pengusulan mengganti capres-cawapres di Pilpres 2024.

“Niat kita untuk menciptakan kepastian, karena 8 (Nobember) itu kesempatan untuk perubahan pasangan capres,” kata Jimly Asshiddiqie di Gedung MK, Jakarta dikutip, Sabtu (4/11/2024).

Ia menyadari tidak sepenuhnya pelapor dugaan pelanggar etik hakim konstitusi menyetujui percepatan putusan tersebut. Sebab semua pihak mempunyai sudut pandang masing-masing.

“Ini sudah kita percepat, tanggal 7. Itu saja banyak yang persoalkan kenapa dipercepat. Namanya juga orang berbeda pendapat,” ujar Jimly.

Gedung Mahkamah Konstitusi. (Dok Setkab)

Ia belum menjelaskan secara gamblang apakah putusan itu bisa mempengaruhi pendaftaran bakal pasangan calon presiden/wakil presiden. Sementara dokumen putusan tengah disusun.

“Kita sudah buat kesimpulan, tinggal di rumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan, yang mudah mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itukan berisi tuduhan tuduhan,” imbuhnya.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menggelar, sidang perdana soal laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditujukan kepada Ketua MK Anwar Usman, Selasa (31/10/2023). Total ada 21 laporan ihwal dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi.

Gelombang pemeriksaan pertama ialah Ketua MK Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih. Esok harinya, giliran Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, dan Suhartoyo. Selanjutnya, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams.(dan)

Percepatan sidang MKMK itu sempat mendapatkan protes dari Petrus Selastinus dari Pergerakan Advokat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Sebab membuat para pelapor tak maksimal menyampaikan laporannya.

“Kalau perlu KPU menunggu proses yang ada di sini,” ucap Petrus dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (1/11/2023). (dan)

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *