Forum RT/RW Jakut Minta Isu Kampung Bayam Tak Dipolitisasi

INDOPOS.CO.ID – Forum Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT dan RW) Jakarta Utara memberikan apresiasi pada langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mencari solusi hunian untuk warga eks Kampung Bayam. Kami mengimbau semua pihak untuk tidak mempolitisi masalah ini, terutama menjelang Pemilu 2024, karena dapat merugikan warga dan berpotensi menimbulkan kegaduhan serta konflik sosial.

Ketua Forum RT/RW Jakarta Utara, Suaib menyatakan bahwa menjelang Pemilu 2024, masyarakat Jakarta Utara berharap agar semua pihak dapat saling menjaga dan menahan diri dari melempar isu panas yang dapat menimbulkan kegaduhan di publik. Termasuk dalam hal isu eks Kampung Bayam yang baru-baru ini kembali mencuat.

“Masyarakat eks Kampung Bayam merupakan isu sosial yang memerlukan penyelesaian bersama. Seharusnya, masalah ini tidak seharusnya dijadikan bahan politisasi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu,” katanya dalam keterangan Jumat (26/1/2024).

Suaib mengakui bahwa penyelesaian permasalahan eks Kampung Bayam saat ini kompleks dan membutuhkan waktu.

Ia mencatat bahwa ketidaklengkapan dasar hukum dari kebijakan sebelumnya menjadi kendala dalam penanganan saat ini.

“Sebagai pengelola Rumah Susun Kampung Bayam, PT Jakarta Propertindo dihadapkan pada keterbatasan menerapkan skema pembayaran sosial atau retribusi, disebabkan oleh aturan perusahaan,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga terkendala karena aset masih berada di bawah pengelolaan PT Jakpro.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan bantuan relokasi ke Rusun Nagrak sebagai opsi pengganti hunian bagi warga eks Kampung Bayam, dan merencanakan pembangunan Rusun di Kecamatan Tanjung Priok,” kata dia.

Meskipun Suaib memahami keinginan warga untuk mendapatkan fasilitas hunian di dekat lokasi asal, ia mendorong penelaahan dan pemahaman bersama untuk mencari solusi terbaik.

Suaib juga memperingatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan agar tidak membawa isu warga eks Kampung Bayam ke ranah politik. Ia khawatir politisasi masalah ini dapat merugikan banyak pihak dan menimbulkan risiko konflik sosial menjelang Pemilu 2024.

“Kami tengah menyiapkan tim untuk turun berdialog dan mendampingi warga untuk mencari solusi. Kami tidak mau Jakarta Utara gaduh dan semoga upaya kami nantinya bisa mengahsilkan solusi terbaik bagi semua,” tandasnya. (fer)

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *